Memahami Gambaran Umum Profesi Bisnis pada Tanggung Jawab Moral, Sosial Bisnis dan Lingkungan

MEMAHAMI GAMBARAN UMUM PROFESI BISNIS PADA

TANGGUNG JAWAB MORAL, SOSIAL BISNIS DAN

LINGKUNGAN

Kelompok 2 :

1. Erica Yoshi ( 12216350 )

2. GT. Abdullah Rinaldi (13216098 )

3. Ike Nurjanah ( 13216398 )

4. Ranny Erina Dewi (16216084 )

5. Tiva Oktarina Yasda (17216411 )

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

JAKARTA

2019

A. Etika

Etika berasal dari kata Yunani ethos, berarti “adat istiadat” atau

“kebiasaan”. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang

baik, baik pada diri seseoang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok

masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang

baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan

dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.

Kebiasaan ini terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai

sebuah kebiasaan.

B. Prinsip Prinsip Etika Bisnis

Menurut Keraf 1998, Prinsip Etika Bisnis :

1. Prinsip tanggung jawab

Yaitu Orang profesional sudah dengan sendirinya bertanggungjawab

atas profesi yang dimilikinya. Dalam melaksanakan tugasnya dia akan

bertanggungjawab dan akan melakukan pekerjaan dengan sabaik

mungkin dengan standar diatas rata-rata, dengan hasil yang maksimal

serta mutu yang terbaik.

2. Prinsip Keadilan

Yaitu prinsip yang menuntut orang yang profesional agar dalam

melaksanakan profesinya tidak akan merugikan hak dan kepentingan

pihak tertentu, khusunya orang-orang yang dilayani dalam kaitanya

dengan profesi yang dimilikinya.

3. Prinsip Otonomi

Yaitu prinsip yang dituntut oleh kalangan professional terhadap dunia

luar agar mereka diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan

profesinya. 

4. Integritas Moral

Yaitu prinsip yang berdasarkan pada hakekat dan ciri-ciri profesi di atas,

terlihat jelas bahwa orang yang profesional adalah juga orang yang

mempunyai integritas pribadi atau moral yang tinggi. Oleh karena itu

mereka mempunyai komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran

profesinya, nama baiknya, dan juga kepentingan orang lain maupun

masyarakat luas.

C. Karakteristik Profesi Bisnis

Profesi dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan untuk nafkah

hidup dengan menggunakan keahlian dan keterampilan. Di bisnis modern ini

masyarakat dan mengharuskan para pelaku bisnis menjadi orang profesional.

Semakin tajam persaingan, semakin dituntut sikap profesional untuk menjaga

citra bisnis yang baik. Orang-orang yang profesional selalu berarti orang-orang

yang berkomitmen tinggi, serius menggeluti pekerjaanya, bertanggung jawab

atas pekerjaanya agar tidak merugikan orang lain.

Menurut Keraf suatu profesi yang diperlukan dan dihargai mempunyai

karakteristik sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan khusus yang ia peroleh

melalui pendidikan dan pengalaman yang membentuk profesinya, yang

membedakanya dengan orang lainnya. Barang atau jasa yang bermutu dan

dengan harga yang kompetitif hanya dapat dihasilkan oleh

profesionalisme.

2. Terdapat kaidah dan standar moral. Pada setiap profesi selalu ada peraturan

yang menentukan bagaimana profesi itu dijalankan. Peraturan yang biasa

disebut kode etik ini sekaligus menunjukkan tanggung jawab profesional

dalam melakukan pekerjaan, seperti kode etik dokter, wartawan

pengacara, akuntan, dan sebagainya. Untuk menjaga kemurnian dan

ketepatan pelaksanaan kode etik ini, dibentuklah organisasi profesi. 

Organisasi profesi ini berkewajiban menjaga nama baik organisasi,

melakukan sanksi kepada anggota yang melanggar kode etik profesi.

3. Seseorang perlu memiliki ijin khusus atau lisensi untuk bisa

menjalankan suatu profesi. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi

profesi tersebut dari orang-orang yang tidak profesional. Tergantung dari

jenis profesi, setelah memenuhi pengujian dan pemeriksaan yang seksama

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ia akan diberi lisensi oleh

pemerintah atau organisasi profesi.

4. Memberikan pelayanan pada masyarakat. Keuntungan harus dibayar

sebagai akibat logis dari pelayanan kepada masyarakat, bahkan

keikutsertaan dalam menyejahterakan masyarakat, adalah citra perusahaan

yang baik.

D. Lingkungan Bisnis yang Mempengaruhi Perilaku Etika

Memaksimalkan keuntungan merupakan satu-satunya tujuan bagi

sebuah perusahaan. Akan tetap, karena yang diincar adalah keuntungan, mudah

sekali terjadi penyimpangan terhadap norma-norma moral. Mudah sekali orang

tergoda untuk menempuh jalan pintas dalam meningkatkan keuntungan.

Namun semakin disadari bahwa godaan itu membawa risiko besar yang akan

menjadi bom waktu yang akan menghancurkan perusahaan pada jangka

panjang. Dalam hal ini peran manajer sangat penting dalam mengambil

keputusan-keputusan bisnis secara etis. Terdapat beberapa faktor yang

berpengaruh terhadap perilaku etika dalam bisnis yaitu :

1. Lingkungan Bisnis

Seringkali para eksekutif perusahaan dihadapkan pada suatu dilema yang

menekannya, seperti misalnya harus mengejar kuota penjualan, menekan

biaya, peningkatan efisiensi dan bersaing, Dipihak lain eksekutif

perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat agar

kualitas barang terjaga, harga barang terjangkau. Disini nampak terdapat 

dua hal yang bertentangan harus dijalankan. Misalnya, menekan biaya dan

efisiensi tetapi harus tetap meningkatkan kualitas produk. Oleh karena itu

eksekutif perusahaan harus pandai mengambil keputusan etis yang tidak

merugikan perusahaan.

2. Organisasi

Secara umum, anggota organisasi itu sendiri saling mempengaruhi satu

dengan yang lainnya. Dilain pihak organisasi terhadap individu harus tetap

berperilaku etis, misalnya masalah pengupahan, jam kerja maksimum.

3. Individu

Seseorang yang memiliki filosofi moral, dalam bekerja dan berinteraksi

dengan sesama akan berperilaku etis. Prinsip-prinsip yang diterima secara

umum dapat dipelajari dari interaksi dengan teman, keluarga, dan kenalan.

Dalam bekerja, individu harus memiliki tanggung jawab moral terhadap

hasil pekerjaannya yang menjaga kehormatan profesinya.Bahkan beberapa

profesi memiliki kode etik tertentu dalam pekerjaannya.

E. Tanggung Jawab Moral dan Sosial Bisnis

Ada beberapa pandangan tentang tanggungjawab moral bisnis. John

Kenneth Galbraith berpendapat bahwa bisnis adalah korporasi impersonal yang

bertujuan untuk memperoleh laba. Sebagai institusi impersonal atau pribadi

yang artifisial, bisnis tidak mempunyai nurani, sehingga tidak bertanggung

jawab secara moral. Dengan kata lain, bisnis adalah institusi yang tidak

berkaitan dengan moralitas yang bertujuan meningkatkan pemenuhan

kepentingan pihak-pihak yang terlibat, dan melalui kekuatan pasar,

kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Ini berarti pandangan

mereka tergolong utilitariasme karena bisnis memberikan yang terbaik untuk

sebagian besar anggota masyarakat. Yang bertentangan dengan pandangan

diatas adalah Kenneth Googpatern dan John Metthews yang mengatakan bahwa 

bisnis adalah analog dengan individu, yang mempunyai kehendak, nurani,

tujuan dan strategi. Oleh karena itu, bisnis bukan saja secara hukum dan moral

bertanggung jawab terhadap tindakannya, tetapi juga tanggung jawab sosial

yaitu untuk menjadi warga negara yang baik. Menurut Milton Friedman,

tanggung jawab sosial bisnis adalah memanfaatkan sumber daya yang ada

untuk mencapai laba dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan permainan

dalam persaingan bebas tanpa penipuan dan kecurangan.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh bisnis profesional agar dapat

bertanggung jawab secara sosial, yaitu :

1. Bisnis mempunyai peranan sosial sebagai pemelihara sumber daya masyarakat.

2. Bisnis harus bekerja sebagai sistem terbuka dua arah dengan penerimaan masuk

secara terbuka dari masyarakat dan terbuka tentang operasinya kepada publik.

3. Biaya sosial maupun manfaat dari suatu aktivitas, produk atau jasa harus

dikalkulasi dan dipertimbangkan secara cermat agar dapat mengambil

keputusan apakah kegiatan itu perlu dilanjutkan atau tidak.

4. Biaya sosial dari setiap aktivitas, produk atau jasa harus diperhitungkan ke

dalam harga, sehingga konsumen atau pengguna membayar atas dampak

kosumsinya terhadap masyarakat.

5. Lembaga bisnis ibarat warga negara yang mempunyai tanggung jawab atas

keterlibatan sosial sesuai dengan kompetensinya dimana terdapat kebutuhan

sosial yang penting.

Setiap korporasi yang mengikat diri terhadap manajemen mutu sesungguhnya

menyetujui adanya tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral yang utama ada

tiga, yaitu;

1. Menghasilkan barang-barang, kepuasan konsumen, dan keamanan pemakaian.

2. Kepedulian terhadap lingkungan, baik dilihat dari sudut masukan maupun

keluaran, pembuangan limbah yang aman. Serta mengurangi penipisan sumber

daya alam.

3. Standar minimal kondisi kerja dan system pengupahan serta jaminan sosial.

Ketiganya merupakan tanggung jawab minimum.

F. Studi Kasus

1. Kenaikan Harga Tiket Jambi-Padang Tak Manusiawi

Adanya dugaan beberapa maskapai penerbangan yang melihat musibah

gempa di Padang dan Jambi sebagai peluang bisnis dengan menaikkan harga

tiket pesawat kelas ekonomi adalah perbuatan tidak manusiawi. Demikian

ditegaskan anggota Fraksi PPP DPTD Medan Drs. Muhammad Yusuf, SPDI

Selasa (6/10) diruang kerjanya. Dikatakannya, banyaknya keluhan masyarakat

karena terjadi lonjakan harga tiket jurusan Padang-Jambi pasca gempa mesti

menjadi perhatian serius pemerintah. Kita sangat mendukung apa yang

disampaikan Kepala Cabang PT (Persero) II Angkasa Pura Bandara Polonia

Endang A. Sumiarsih beberapa waktu lalu akan mencabut ijin operasional

counter tiket tidak diperbolehkan lagi ada di Bandara Polonia bagi 3 maskapai

penerbangan Mandala Airlines, Sriwijaya Airlines dan Lion Airlines kalau

menjual tiket melebihi TBA( Tarif Batas Atas).

"Namun kita sangat mengharapkan adanya tindak lanjut yang serius dari

pernyataan Kacab Angkasa Pura Bandara Polonia tersebut. Jangan hanya

sekedar lips service belaka. Disamping itu TNI Angkatan Udara, Kepolisian,

administrator Bandara dan pihak terkait mesti proaktif mendukung niat baik

dan pernyataan itu," kata Yusuf yang juga wakil ketua DPC PPP Kota Medan

itu. Ditegaskannya, jauh-jauh hari Allah SWT telah mengingatkan dan

memerintah umat manusia untuk saling tolong bersitolongan dalam kebaikan

dan takwa. Bukan tolong bersitolongan dalam kemungkaran. Maka sikap tolong 

menolong adalah wajib bagi manusia termasuk menolong korban bencana alam

di padang dan Jambi. Jangan kita memanfaatkan duka cita, penderitaan dan

nasib tragis orang lain sebagai sumber rejeki untuk pribadi maupun kelompok.

Menurutnya, pasca musibah gempa di Padang Dan Jambi semestinya harga

tiket semua transportasi bukan hanya tiket pesawat tapi harga tiket semua jenis

angkutan laut, darat dan udara yang menuju lokasi bencana lebih dimurahkan.

Apalagi kepada penumpang yang sengaja turun kelokasi untuk mencari,

menjenguk dan mengetahui nasib kerabat maupun saudaranya diseputaran

lokasi musibah. Ini kok malah yang terjadi sebaliknya banyak oknum yang

mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sudah begini pudarkah moralitas

bangsa Indonesia yang mengaku sebagai umat yang beragama, tanya Yusuf.

Lebih lanjut dikatakannya, disamping mengontrol harga tiket pemerintah juga

mesti segera menurunkan aparat hukum yang bermoral sebanyak-banyaknya

untuk mengatur, mengawasi lalu lintas masuk dan keluarnya bantuan barang

dan uang yang ditujukan untuk korban gempa dan keluarganya. Menguasai

lokasi musibah dari oknum-oknum dan jaringan mafia yang memang

mengincar bantuan bencana alam sebagai sumber rejekinya.

"Terhadap perbuatan orang perorang atau kelompok seperti ini mesti diberantas

dan dicegah untuk tidak terulang lagi dimasa-masa yang akan datang dengan

hukuman mati. Dapat dijadikan pelajaran dari kasus perkasus dari tragedi

bencana terdahulu bahwa hampir semua bentuk bantuan barang dan uang selalu

menimbulkan masalah yaitu terjadi penyimpangan dan korupsi. Perbuatan ini

mestidiputuskan dengan hukuman mati bagi pelakukanya.

Pendapat atas artikel di atas Kejadian di atas melanggar etika dalam

berbisnis. Terutama prinsip-prinsp dari etika bisnis, antara lain prinsip

kejujuran, prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan. Pada prinsip

kejujuran, maskapai-maskapai penerbangan tidak bertindak jujur dengan tibatiba menaikkan harga tinggi sekali yang melampaui harga batas atas. Padahal 

itu merupakan peraturan dari pemerintah. Dengan kata lain, telah dilakukan

penipuan kepada konsumen.

Pada prinsip keadilan, maskapai-maskapai penerbangan itu telah

bertindak tidak adil. Karena memanfaatkan kondisi masyarakat yang sedang

mengalami kesulitan. Pada saat masyarakat membutuhkan tiket murah karena

keluarganya terkena bencana, harga tiket tersebut malah melonjak tinggi. Jelas

ini telah melanggar prinsip keadilan. Pada prinsip saling menguntungkan sudah

jelas terlihat bahwa yang diuntungkan disini hanya maskapai penerbangan. Hal

ini terlihat karena harga yang sangat tinggi membuat masyarakat kesulitan

untuk memperoleh tiket (karena harganya mahal). Sedangkan harga yang

seharusnya tidak mencapai sedemikian mahal harus dibayar oleh masyarakat.

Kerugian dialami oleh masyarakat yang harus mengeluarkan uang tambahan

untukmendapatkan tiket tersebut. Sanksi seharusnya diberikan pada perusahaan

maskapai yang melakukan hal tersebut. Pencabutan izin operasional dapat

menjadi salah satu hukuman yang dapat diberikan.

Kesimpulan

Dari cerita di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat ini masih banyak

perusahaan-perusahaan (dalam hal ini maskapai penerbangan) yang masih

mengambil untung dari konsumennya. Mengambil untung disini bukan

mengambil keuntungan secara wajar tetapi dengan memanfaat situasi kondisi

konsumen yang sedang dalam keadaan tidak baik. Hal ini jelas melanggar

prinsip-prinsip etika bisnis, antara lain prinsip kejujuran, prinsip keadilan dan

prinsip saling menguntungkan. Selain itu, mengambil keuntungan pada saat

tersebut sangat tidak manusiawi. Pada saat sesama kita membutuhkan

pertolongan seharusnya kita memberikan pertolongan untuk meringankan

bebannya, bukan malah membebankan mereka.

Saran

Menanggapi hal ini, sebaiknya direktorat jenderal Perhubungan segera

melakukan pengawasan yang baik terhadap kegiatan jasa transportasi tersebut.

perusahaan-perusahaan yang melakukan hal tersebut sebaiknya diberikan

sangsi, Sangsi berupa pencabutan izin operasional seperti yang dikatakan dalam

artikel seharusnya didukung dan dilakukan. Hal ini agar perusahaan tersebut

mendapatkan efek jera.

G. Kesimpulan

Gambaran umum profesi bisnis dan tanggung jawab moral dan sosial

bisnis mempunyai keterkaitan antara satu sama lain. Seseorang bisa dikatakan

profesional dalam profesinya apabila orang tersebut dalam menjalankan suatu

bisnis tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi organisasi tersebut,

melainkan mementingkan kesejahteraan lingkungan sekitar(masyarakat)

perusahaan tersebut. Selain seseorang dikatakan professional apabila

mempunyai karakteristik seperti: memiliki pengetahuan, keahlian dan

keterampilan khusus, terdapat kaidah dan standar moral, memiliki ijin khusus

atau lisensi untuk bisa menjalankan suatu profesi, memberikan pelayanan

pada masyarakat dan memenuhi prinsip etika bisnis yaitu tanggung jawab,

keadilan , otonomi dan integritas moral.